Sistem Peradilan Pidana yang dianut di Indonesia

-

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem campuran. Dimana menurut perspektif keilmuan hukum, Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang utuh/ideal dan Sistem peradilan pidana sebagai suatu proses (Tahapan atau mekanisme).

      ·         Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang utuh/ideal
Sistem ini merupakan sistem yang ideal, karena proses penegakan hukumnya ditata sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem dan penegakan hukum harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Sistem peradilan pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang diundangkan tanggal 31 Desember 1981 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdiri atas 22 bab disertai penjelasannya secara lengkap. Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP, melalui tahapan antara lain: Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan disidang peradilan, Tahap upaya Hukum, dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang meletakan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat yang masing-masing memiliki peran tersendiri sesuai dengan bidang keahliannya dan terdapat mekanisme kontrol yang bersifat eksternal dan internal di masing-masing sub.

 ·         Sistem peradilan pidana sebagai jaringan kerja
Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki rutinitas mekanisme (arah alur laporan yang sesuai) dan masing-masing mengambil tindakan (deskresi) agar tujuan yang hendak dicapai memenuhi sasaran. Masing-masing peran menjalankan tugas dan fungsi tidak hanya sekedar mengejar proses waktu dengan mengutamakan syarat ilmiah dan melihat hasil terbaik.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Surat Atas Tunjuk dan Surat Atas Pengganti (Hukum Dagang)

-
Surat berharga merupakan surat yang memiliki suatu hak tertentu dan memiliki nilai objektif dalam bentuk hak untuk menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang, sehingga surat berharga dapat diperjualbelikan seperti surat wesel, surat sanggup, surat cek, carter partai, konosemen, obligasi, dan sertifikat. [1] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa, “Surat Berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivative dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”. [2] Surat berharga memiliki 2 fungsi utama, yaitu: 1.       Surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat untuk dapat diperdagangkan 2.       Surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat bukti terhadap utang yang telah ada Berdasarkan sifat yang dimiliki oleh su
Read more

Perbedaan Surat atas Tunjuk (Aan Toonder) dan Surat atas Pengganti (Aan Order)

-
Perbedaan Surat atas Tunjuk (Aan Toonder) dan Surat atas Pengganti ( Aan Order) o    Surat atas Tunjuk (Aan Toonder) : -           Adanya suatu klausula atas tunjuk pada sepucuk surat maka surat tersebut dinamakan surat atas tunjuk. [1] -           Klausula atas tunjuk pada sepucuk surat berharga berarti surat tersebut dapat diperalihkan dari tangan ke tangan. [2] -           Merupakan surat yang menjanjikan sesuatu bila ditunjukkan untuk memberikan barang, pembayaran sejumlah uang, atau pelaksanaan suatu bentuk hak lain. [3] -           Dalam klausula atas tunjuk siapa saja yang memegangnya adalah sebagai pemegang hak. [4] -           Undang-undang menentukan peralihan surat itu berikut hak-hak yang tercakup dalam surat itu adalah sama dengan peralihan benda-benda bergerak, sehingga penyerahannya dan dengan demikian peralihan hak-hak yang terkandung di dalamnya dapat dilakukan secara tindak penyerahan (delivery) belaka dan tidak perlu disertai suatu “endossement”. [5]
Read more

OBJEK-OBJEK HUKUM TATA NEGARA

-
A.     PENGERTIAN OBJEK HUKUM Objek hukum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasan subjek hukum berkaitan di dalamnya. Misalkan benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan "pengorbanan" dahulu sebelumnya. Hal pengorbanan dan prosudur perolehan benda-benda tersebut inilah yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan sehingga benda-benda ekonomi tersebut menjadi objek hukum. Sebaliknya benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum karena untuk memperoleh benda-benda non ekonomi tidak diperlukan pengorbanan mengingat benda-benda tersebut dapat diperoleh secara bebas. Pada dasarnya objek hukum dibagi menjadi 2, yaitu: 1.     Benda Bergerak Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Dibedakan menjadi sebagai berikut : a.    
Read more